SUBANG | pancegnews – Menyusul pengumuman Pemerintah Kabupaten Subang mengenai alokasi anggaran Rp34,3 miliar untuk Pilkades Serentak 2026, sejumlah elemen masyarakat mulai menyuarakan pentingnya pengawasan independen guna mencegah terjadinya konflik horizontal di tingkat akar rumput.
Rencana pelaksanaan Pilkades di 165 desa ini diprediksi akan memiliki tensi politik yang cukup tinggi. Menanggapi hal tersebut, Forum Peduli Desa (FPD) Subang mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya fokus pada kesiapan anggaran dan teknologi e-voting, tetapi juga pada mitigasi kerawanan sosial.
Fokus pada Politik Uang dan Netralitas
Ketua FPD Subang menyatakan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan harus sebanding dengan kualitas demokrasi yang dihasilkan. Ia menyoroti potensi politik uang yang kerap membayangi pemilihan di tingkat desa.
”Kami mengapresiasi usulan audit bagi incumbent oleh BPKP, namun pengawasan di lapangan juga harus diperketat. Jangan sampai anggaran besar hanya habis untuk seremonial, sementara praktik politik uang masih masif terjadi di lapangan,” ujarnya saat ditemui di sela diskusi publik di Subang, Selasa (06/01).
Selain politik uang, netralitas perangkat desa dan panitia pemilihan tingkat desa menjadi sorotan utama. Masyarakat berharap panitia yang terbentuk nantinya benar-benar independen dan tidak berafiliasi dengan calon tertentu, terutama di desa-desa yang memiliki petahana kuat.
Mendorong Keterlibatan Anak Muda
Berbeda dengan narasi birokrasi, muncul pula gerakan dari komunitas anak muda Subang yang mendorong agar Pilkades 2026 menjadi momentum regenerasi kepemimpinan. Mereka berharap munculnya kandidat-kandidat dari kalangan milenial dan Gen Z yang melek teknologi untuk memajukan potensi desa.
”E-voting adalah langkah maju, tapi substansinya adalah siapa yang memimpin. Kami ingin Pilkades kali ini lebih menonjolkan adu program dan inovasi digital untuk pelayanan publik, bukan sekadar adu logistik,” ungkap salah satu penggerak pemuda desa.
Harapan Kondusivitas
Masyarakat luas berharap agar tahapan yang dimulai sejak awal tahun ini tidak mengganggu stabilitas keamanan. Polres Subang sendiri dikabarkan mulai melakukan pemetaan wilayah rawan konflik sebagai langkah preventif demi menjaga kondusivitas sebagaimana yang ditekankan oleh Wakil Bupati Subang dalam sidang paripurna DPRD sebelumnya.
Diharapkan dengan adanya sinergi antara pengawasan ketat dari instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat, Pilkades Subang 2026 dapat melahirkan pemimpin desa yang berintegritas dan mampu mengelola dana desa dengan transparan.
Apakah Anda ingin saya mengubah gaya bahasanya menjadi lebih formal atau mungkin menambahkan kutipan dari sudut pandang tokoh masyarakat tertentu (rafli)